Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum (JPIH)

Implementasi Undang-Undang Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Dan Pemulihan Kerugian Negara

Rahmiati Rahmiati, Juandi Juandi — Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0700

The increasing complexity of transnational crimes, particularly corruption and money laundering, requires effective extradition mechanisms as an instrument of international cooperation. Although Indonesia has enacted Law Number 1 of 1979 concerning Extradition and ratified the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), its implementation continues to face normative and institutional challenges. This study aims to analyze the legal obstacles in the implementation of extradition in Indonesia and examine its relationship with the effectiveness of state asset recovery. This research employs a normative legal approach with a descriptive-analytical specification through literature review and analysis of statutory regulations and international instruments. The findings indicate that the closed treaty system, limited bilateral agreements, and fragmented institutional authority are key factors hindering extradition effectiveness. These limitations directly affect the delay in executing court decisions and asset recovery processes. Therefore, regulatory reform, broader international cooperation, and strengthened institutional coordination are necessary to enhance legal certainty and ensure effective protection of state finances.

IMPLEMENTASI HUKUM PERDATA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA TANGERANG: STUDI KASUS PADA SENGKETA KONSUMEN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Rahmad Sujud Hidayat, Gesti Nadila — Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0700

Perlindungan konsumen melalui hukum perdata di Indonesia, terutama di Kota Tangerang, semakin relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor e-commerce. Meskipun hukum perlindungan konsumen telah ada, penerapannya dalam praktik masih menemui berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas hukum perdata dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi di Kota Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola yang muncul dari pengalaman konsumen, pelaku usaha, dan anggota BPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum perlindungan konsumen telah ada, implementasinya masih terbatas, terutama dalam hal kesadaran konsumen dan ketidakefektifan penyelesaian sengketa melalui BPSK. Penelitian ini berkontribusi dalam menggali tantangan dalam penerapan hukum perdata di tingkat lokal dan mengusulkan perlunya reformasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa dan edukasi hukum konsumen. Kesimpulannya, peningkatan pendidikan hukum dan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap e-commerce sangat penting untuk memperbaiki perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian lebih lanjut dapat fokus pada kajian longitudinal mengenai dampak kebijakan perlindungan konsumen dan peran teknologi dalam penyelesaian sengketa.

Pengaruh Psikologi Hukum Dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Pada Pemidanaan Kasus Korupsi

Rafli Bufakar — Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0700

Pelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh psikologi hukum dapat di terapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) dalam penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi Psikologi Hukum berperan penting dalam lingkup peradilan Mahkamah Agung, hal ini dibuktikan dengan adanya putusan hukuman yang di keluarkan oleh mantan Hakim Agung, Artidjo Alkostar yang melipat gandakan beberapa kasus saat di Kasasi, (2) indeks korupsi yang makin bertambah dan pengurangan hukuman di tingakat Peninjaun Kembali yang banyak di kabulkan oleh pengadilan, membuat semangat pemberantasan korupsi akanmenurun dan dinilai oleh KPK akan berdampak pada penyuburan korupsi, untuk itu Putusan-putusan Artidjo Alkostar dapat di jadikan sebagai sumber hukum dalam semangat pemberatasan korupsi di Indonesia.

Juridical Analysis of Default and Unlawful Acts in the 'Titip Limit Paylater' Business Scheme in Ciamis Regency: A Civil Code Perspective

Lusy Lizayanti — Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0700

The rapid development of digital financial technology (fintech) has given rise to 'buy now, pay later' (paylater) services in Indonesia, which are now being exploited through an informal scheme known as 'titip limit paylater'—where registered account holders lend or rent out their credit limits to third parties in exchange for a fee. This practice has proliferated in Ciamis Regency through social media platforms, creating complex legal problems. This study aims to analyze juridically the occurrence of default (wanprestasi) and unlawful acts (perbuatan melawan hukum) within this business scheme, reviewed through the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata). Using a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach, this study finds that default arises when the entrusting party fails to fulfill payment obligations to the account holder, constituting a breach under Article 1243 KUH Perdata. Furthermore, the practice constitutes an unlawful act under Article 1365 KUH Perdata, as it violates both the terms of service of paylater providers and the broader principles established in the 1919 Hoge Raad ruling (Lindenbaum-Cohen), including violations of subjective rights, legal obligations, and societal norms. This study concludes that legal protection for aggrieved parties must refer to general civil law provisions, given the absence of specific regulations governing this practice.

IMPLIKASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KRITIK ATAS PRAKTIK PEMERINTAHAN DESA

Fikry Latukau, Muhammad Sobih — Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 +0700

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan kewenangan kepala desa yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan sengketa tata usaha negara. Salah satu contoh adalah pemberhentian perangkat Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, yang kemudian menjadi objek sengketa di pengadilan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan tindakan kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa serta menelaah implikasi yuridis dari putusan peradilan administrasi terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak perangkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa tersebut tidak sesuai dengan asas legalitas karena mengabaikan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan peradilan administrasi kemudian berimplikasi sebagai instrumen korektif atas maladministrasi kepala desa sekaligus menegaskan kembali prinsip negara hukum dalam tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan pengadilan administrasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yuridis yang penting dalam membatasi potensi penyalahgunaan kewenangan kepala desa.